PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1999
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYE-LENGGARAAN
NEGARA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Penyelenggara Negara adalah Peneyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang
dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam
masyarakat.
3. Komisi Pemeriksa adalah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme.
4. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
BAB II
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 2
1. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan
Penyelenggaraan Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk:
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan
negara;
b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap
kebijakan Penyelenggara Negara; dan
d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
2. diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan, dan disidang
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma
sosial lainnya.
BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 3
1. Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka
yang berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperoleh dari instansi atau
lembaga yang terkait.
2. Hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
Pasal 4
1. Pemberian informasi sebagai hak masyarakat sebagaimana dimmaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a dapat disampaikan secara tertulis kepada instansi terkait atau Komisi
Pemeriksa.
2. Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai data yang jelas
sekurang-kurangnya mengenai:
a. nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau identitas diri yang lain;
b. keterangan mengenai fakta dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan
c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
Pasal 5
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Komisi Pemeriksa
atau instansi terkait dengan tembusan kepada:
a. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh
Presiden atau Wakil Presiden;
b. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat jika perbuatan tersebut dilakukan oleh
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat;
d. Presiden, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang setingkat
Menteri atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. Ketua Mahkamah Agung, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Hakim Agung, Hakim
Tinggi atau Hakim;
f. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Anggota
Badan Pemeriksa Keuangan;
g. Ketua Dewan Pertimbangan Agung, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Anggota
Dewan Pertimbangan Agung;
h. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, jika perbuatan tersebut dilakukan
oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Gubernur;
i. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jika perbuatan tersebut
dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati, atau
Walikota;
j. Pimpinan pejabat tertentu, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat yang
mempunyai fungsi strategis atau pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan secara bertanggung jawab
dengan:
a. mengemukakan fakta yang diperolehnya;
b. menghormati hak-hak pribadi seseorang sesuai dengan norma-norma yang diakui umum;
dan
c. menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7
Hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan dan
menaati tata cara pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 8
Hak masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf c, disampaikan kepada instansi terkait atau Komisi Pemeriksa.
Pasal 9
Hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf d, diperoleh dengan memberitahukan baik secara tertulis maupun lisan kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi yang berwenang.
Pasal 10
Setiap Penyelenggara Negara yang menerima permintaan masyarakat untuk memperoleh
informasi tentang penyelenggaraan negara wajib memberikan jawaban atau keterangan sesuai
dengan tugas dan fungsinya dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Nopember 1999.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Ttd
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 129
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1999
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA
I. UMUM
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 9 ayat (3) menegaskan bahwa tata cara
pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara perlu diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Maksud peran serta masyarakat tersebut untuk mewujudkan hak dan
tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih. Disamping itu,
diharapkan pula peran serta tersebut lebih menggairahkan masyarakat untuk melaksanakan
kontrol sosial terhadap Penyelenggara Negara.
Peran serta masyakarat dalam penyelenggaraan negara diwajibkan dalam bentuk antara
lain, mencari, memperoleh, dan memberikan data atau mengenai informasi penyelenggara
negara, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap
kebijakan penyelenggara negara.
Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan
Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggara Negara, maka dalam
Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat
dan Penyelenggara Negara secara berimbang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat
memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan
menyampaikan informasi tentang Penyelenggara Negara. Kebebasan menggunakan hak tersebut
haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang
sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai tanggung jawab Penyelenggara
Negara atas setiap pemberian informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang
penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluahan, saran, atau
kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar.
Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan negara. Penyelenggara Negara diwajibkan untuk memberikan jawaban atau
keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi
pula dengan kesempatan Penyelenggara Negara menggunakan hak kewajiban berupa bantahan
terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Angka 1)
Cukup jelas
Angka 2)
Yang dimaksud dengan “saksi ahli” adalah keterangan ahli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b Undangundang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Ayat 2)
Cukup jelas
Pasal 3
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar terdapat suatu kepastian hukum bahwa
informasi yang diperlukan oleh masyarakat hanya dapat diberikan oleh instansi atau
lembaga sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Penyampaian tembusan informasi kepada masing-masing pejabat tersebut, dimaksudkan
agar pejabat sebagai atasan yang bersangkutan, mengetahui permasalahannya.
Pasal 6
Yang dimaksud dengan “secara bertanggung jawab” adalah dalam memberikan
informasi harus disertai dengan data yang akurat.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Penyampaian saran dan pendapat oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ini dapat dilakukan dengan cara lainnya antara lain seminar, diskusi panel, lokakarya.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3866