A. PENGANTAR

B

angsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai suatu bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara  dengan berbagai karakteristiknya, yakni suatu bangsa yang sarat dengan ke bhinekaan serta berbagai dimensi kemajemukannya.

Negara kepulauan yang terbatang luas ini, secara empirik telah ditunjukan oleh pengalaman sejarahnya, yang selalu dalam kerangka kesatuan wilayah. Mulai dari Zaman kedatuan Sriwijaya hingga kerajaan Majapahit upaya menyatukan wilayah Nusantara telah dilakukan. Namun zaman juga mencatat bahwa tantangan untuk menyatukan wilayah  kerap kali menguji keinginan penyatuan wilayah. Sebagai bukti bahwa  Kerajaan di Nusantara pernah gagal dalam mempertahankan eksistensinya, sehingga masyarakat bangsa menjadi pecah dan porak poranda. Akibatnya penjajah dengan leluasa menginjakkan kakinya selama tiga setengah abad lamanya.

Realitas ini ternyata membuahkan kesadaran baru, yang berkembang melalui kebangkitan nasional (1908) dan diteruskan  sumpah pemuda sebagai wujud keinginan generasi muda menuangkan satu tekad (1928), dan puncaknya adalah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945.

Mencermati realitas ini, maka diperlukan upaya-upaya tertentu, agar setiap warga bangsa memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tanah airnya. Kesadaran ini harus tumbuh dan berkembang sebagai wujud tanggung jawab, dan bukan hanya sebagai kepentingan sesaat belaka.

Sisi lain yang harus diagendakan menjadi perhatian adalah kemajuan dibidang ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Dalam praktik kehidupan kemajaun ilmu pengetahuan  teknologi dan seni disamping memiliki segudang keunggulan ternyata memiliki dampak pengiring negatif kepada eksistensi bangsa.

Terkait dengan globlisasi yang ditandai dengan semakin kuatnya pengaruh institusi kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang serta merta ikut mengatur percaturan perpolitikan, perekonomian, social budaya hingga pertahanan dan keamanan global. Realita ini akan mengkondisi tumbuhnya berbagi konflik kepentingan, baik antara negera  maja dan negara berkembang, antara negara berkembang dan berbagai institusi internasional, maupun antar negara berkembang. Sisi lain isu global yang manifestasinya berbentuk demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut serta mempengaruhi keadaan nasional.

Globalisasi yang disertai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetuhuan teknologi dan seni, utamanya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi, membuat  dunia menjadi transparan seolah menjadi hamparan luas yang tanpa batas. Kondisi ini menciptakan struktur baru, yakni struktur global. Kondisi inilah yang memberikan pengaruh secara tajam dengan menyentuh sector kehidupan, mulai dari pola pikir, pola tindak dan pola laku masyarakat Indonesia. Pada gilirannya akan mempengaruhi kondisi mental spritual Bansa Indonesia.

Untuk mengatasi segala kemungkinan tersebut diperlukan pembekalan kepada segenap warga bangsa suatu kemampuan bela negara sehingga berbagai kemungkinan yang sengaja mengancam kelangsungan hidupa bangsa mampu di cegah secara dini.

Kemampuan kemampuan ini dituangkan dalam bentuk pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) yang tujuannya untuk menigkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia telah bersepakat bahwa pendidikan bela negara melalui warna negara yang berstatus mahasiswa dilakukan pendidikan kewarganegaraan/kewiraan.

1.2.  Pengertian

2  Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan adalah suatu pola pendidikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan para mahasiswa melalui kegiatan bimbingan, pengajaran/atau latihan bagi perannya dimasa yang akan datang

2  Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan lebih menitikberatkan kepada kemampuan penalaran ilmiah yang bersifat konigtif dan afektif tentang bela negara  dalam rangka ketahanan nasional.

2  Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan dilakukan secara kritis, analitis melalui dialog ionteraktif dan bersifat partisipatoris agar tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara secara rasional dan untuk meyakini kebenaran serta ketepatan konsepsi bela negara dalam aplikasi pandangan hidup bangsa.

1.3.Landasan Hukum

Landasan Ideal :  Pancasila

Landasan Konstitusional : UUD 1945

Landasan Operasional :

a  UU N0. 20/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia :

Pasal 18 Hak dan Kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya belanegara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional.

Pasal 19 ayat 2, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wajib diikuti oleh setiap warga

negara dan dilaksanakan secara bertahap, yaitu :

(a). Tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah dan   dalam gerakan pramuka.

(b). Tahap lanjutan dalam bentuk Pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi.

a  Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam/Pangab.

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Pertahanan Keamanan/Pangab Nomor :

a  Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam

Skep bersama Nomor :  tanggal 1 Februari 1985 bahwa Pendidikan Kewiraan dimaksudkan ke dalam kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada semua Perguruan Tinggi di Indonesia.

a  Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 267/DIKTI/KEP/2000, Tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Opendidikan Kewarganegaraan Pada Pergurtuan Tinggi

1.4. Maksud Dan Tujuan

a  MAKSUD : Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan dirancang dengan  maksud  upaya untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warganegara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Meningkatkan wawasan berfikir mahasiswa sebagai warganegara Indonesia, yang sadar akan dirinya yang mengemban misi pejuang pemikir-pemikir pejuang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional. Disamping hal tersebut juga dimaksudkan sebagai usaha menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara demi terwujudnya aspirasi perjuangan nasional dengan tujuan untuk memupuk kesadaran Bela Negara.

Selanjutnya out-put yang diharapkan adalah terciptanya calon pemimpin nasional masa datang, dengan muatan kemampuan sebagai berikut :

  1. Mampu menghayati dan mengimplementasikan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
  2. Mampu memahami politik dan strategi Nasional serta mampu menyebarkan dan melaksanakan materi-materi GBHN sesuai dengan bidang profesinya.
  3. Mampu berperan serta dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.

a  TUJUAN :

Pendidikan kewiraan/Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi bertujuan untuk :

  1. dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun [modesty], jujur [honesty] dan demokratis serta ikhlas [sincerely] sebagai warganegara terdidik dalah kehidupannya selaku warganegara Republik Indonesia yang bertanggung jawab.
  2. menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
  3. memupuk sikap dan perilaku cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

1.5. KoMpetensi yang diharapkan:

K

ompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakaan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki seorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi lulusan  pendidikan kewiraan/kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas[smart], penuh tanggungjawab seorang  dari seorang warga negara  dalam berhubungan dengan negara, dan memecahkan  berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan, menerapkan konsepsi Falsafah bangsa, wawasan Nusantara, dan Ketahanan nasional. Sifat cerdas yang dimaksud tampak pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditilik dari nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, etika ataupun kepatutan ajaran agama daan budaya.

Pendidikan Kewiraan/Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang :

q         beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa

q         berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

q         bersikap professional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.

q         aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan bangsa dan negara.

Melalui pendidikan kewiraan/kewarganegaraan, warganegara Republik Indonesia, diharapkan mampu : memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara bersinambungan dan konsisten dengan cita-cita  dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada saatnya dapat menghayati hakikat konsepsi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, patriotik dan cinta tanah air dalam melaksanakan profesinya.

Diharapkan melalui Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan mahasiswa akan menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sehingga setelah menguasai ilmu pengetahuan teknologi  dan seni tidak kehilangan jatidirinya.

1.6. Ruang Lingkup :

P

endidikan Kewiraan memiliki lima pokok bahasan seperti bagan berikut

Ruang Lingkup

  1. Pengantar Pendidikan kewiraan/kewarganegaraan :

Mengerti, memahami, mendalami dan menghayati Pendidikan Kewarganegaraan serta Pendidikan Pendahuluan Belanegara.

  1. Wawasan Nusantara :

Mengkaji cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam rangka menentukan sikap Bangsa Indonesia demi kelangsungan hidup, keutuhan Bangsa dan Wilayahnya serta jati diri Bangsa, yang disebut Wawasan Nusantara dengan tujuan memahami, menghayati dan mampu menjelaskan pentingnya wawasan nasional bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya.

  1. Ketahanan Nasional :

Mengkaji konsepsi Bangsa Indonesia tentang upaya meningkatkan ketahanan bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa (ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, hamkam negara) dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatran dan gangguan demi kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, yang disebut Ketahanan Nasional dengan tujuan agar dapat memahami, menghayati, mampu menjelaskan arti pentingnya Ketahanan Nasional, mampu menaplikasikan serta mengembangkannya dalam mencapai tujuan Nasional.

  1. Politik Strategi Nasional

Mengkaji masalah Kebijakan MPR dan Rencana Pelaksanaannya oleh Pemerintah dalam pengelolaan Negara, yang disebut Politik dan Strategi Nasional dengan tujuan agar dapat memahami dan menghayati Polstranas, mengetahui proses penyusunan Polstranas dan memahami pelaksanannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Materi :

BANGSA & NEGARA

Q     Pengertian Bangsa

Q     Nasionalisme

Q     Gagasan Tetang Negara

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Mahasiswa Memahami Latar Belakang Lahirnya Bangsa dan Negara

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

Ê    Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Bangsa

Ë    Mahasiswa dapat menjelaskan Maksud dan Tujuan Pentingnya Nasionalisme

Ë    Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Negara

Ë    Mahasiswa dapat menjelaskan Gagasan Tentang Negara

Ë    Mahasiswa dapat menjelaskan Teori-teori Tentang Negara.

BANGSA DAN NEGARA

2.1. PENGANTAR

P

ada tanggal 11 Maret 1882 di depan sidang Dies Natalis Universitas Sorbone-Paris, Ernest Renan mengemukakan pidatonya berjudul ” Qu’est ce qu’une natin” (apakah bangsa itu ?).

Dalam pidato itu dapat disimak bahwa Ernest Renan meluncurkan keyakianannya bahwa bangsa adalah persoalan perasaan, soal kehendak [tekad] semata-mata untuk hidup bersama [le desir de vive ensemble], yang timbul antara segolongan besar manusia yang nasibnya sama dalam masa lampau, terutama dalam penderitaan bersama, senasib dan sepenanggungan.

Barkaitan dengan pemikiran diatas utamanya yang menyangkut persoalan hidup bersama, maka perlu dikenali lebih cermat hal ihwal pemahaman hidup bersama/berkelompok.

2.2. Pengelompokan Manusia

Manusia dapat dikategorikan dalam berbagai kelompok :

  1. Pengelompokan atas dasar jenis kelamin secara konvensioanl dikategorikan menjadi dua laki-laki dan perempuan
  2. Pengelompokan atas dasar adat istiadat dan bahasa dikenal dengan berbagai kelompok suku bangsa, seperti, Jawa, Arab dan Rusia.
  3. Pengelompokan atas dasar ciri fisik biologi manusia, penggolongannya meliputi  ras seperti Monggoloid, Eropa, Melayu, dan Malanesia.
  4. Pengelompokan atas dasar Iman dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, digolongkan kedalam agama
  5. Pengelompokkan berdasarkan Yuridis formal, manusia dikelompokkan warga negara dan warga negara asing.
  6. Suku bangsa merupakan kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan fisik biologis seperti warna kulit, bentuk wajah (hidung dan mata), bentuk rambut atau perawakkan.

2.3. PEGERTIAN BANGSA:

B

angsa adalah unit politik yang mandiri, suatu kelompok teritorial dengan hak-hak kewargaan negara yang sama, yang membedakannya dengan kelompok-kelompok lain. Bangsa dalam negara bangsa mencakup jumlah kelompok masyarakat (berbagai suku bangsa dan ras) yang lebih luas dibandingkan bangsa dalam suku bangsa.

Kesamaan identitas kultural dalam bangsa lebih sempit cakupannya dari pada identitas kultural negara bangsa.

2.4. Bangsa dan Nasionalisme

N

asionalisme dapat diartikan sebagai rasa mencintai bangsa yang telah memberinya kehidupan dan dimana seorang warga bangsa dilahirkan. Nasionalisme adalah rasa cinta tanahi air yang tertanam disanubari bangsa. Nasionalisme adalah keyakinan bahwa setiap bangsa mempunyai hak dan kewajiban untuk membentuk dirinya sebagai negara.

2.5. Bentuk-bentuk Nasionalisme :

  1. Nasionalisme humanitarian:

Suatu bentuk nasionalisme yang toleran, didasarkan atas paham bahwa setiap bangsa memberikan sumbangan bagi kemanusiaan justru karena sifat-sifat karakteristiknya.

  1. Nasionalisme Jacobin

Suatu nasionalisme yang demokratis dalam semangatnya, tetapi doktriner dan fanatik terhadap bangsa lain

  1. Nasionalisme  tradisional

Nasionalisme yang menekankan keunikan setiap bangsa dan perlunya mempertahankan tradisi dan sejarahnya yang khusus

  1. Nasionalisme liberal

Nasionalisme yang didasarkan atas gagasan pemerintah demokratis, sedang didunia diatur menurut asas hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya  sendiri

  1. Nasionalisme integralistik

Nasionalisme yang menekankan pentingnya bangsa diatas individu dan memperkuat negara sendiri dengan mengorbankan negara lain.

2.6. Gagasan Tentang Negara

B

erbagai pola pikir tentang gagasan negara banyak dilontarkan oleh para pakar yang antara lain sebagai berikut :

-         Roger H. Solatau

Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau yang mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas dasar masyarakat.

-         Harold J. Laski.

Negara adalah suatu masyarakat yang dintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

-         Max Weber

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekuasaan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

-         Robert Maciver.

Negara adalah asosiasi (perkumpulan) yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat berdasarkan teritorial yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasan memaksa.

-         Mariam budiaharjo.

Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (Governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui kontrol menopolistik dari kekuasaan yang sah.

2.7. Pengertian Negara

N

egara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

2.8. Tugas Negara

  1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antogonisme yang membahayakan.
  2. Menorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan- tujuan dari masyarakat keseluruhan.

2.9. Karateristik Negara

  1. Sifat memaksa, agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati sehingga ketertiban dalam masyarakat tercapai, dan kemungkinan timbulnya anakhisme dapat dihindarkan. Sifat memaksa dimaksudkan negara memiliki kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal.
  2. Sifat monopoli,  negara memiliki monopoli dalam menetapkan tujuan bersama
  3. Sifat mencakup semua [all-encopossing]  berlaku untuk semua tanpa kecuali.

2.10. Unsur dalam negara

-         Wilayah, setiap negara mendudukan suatu wilayah tertenytu dan meilki batas  batas wilayah tertentu. kekuasan berlaku pada wilayah tersebut.

-         Penduduk, setiap negara mempunyai pendiduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya.

-         Pemerintah, setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya.

-         Kedaulatan, adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia.

2.11. Teori tentang Negara.

  1. Teori Negara sebagai alat

Sebuah teori yang melihat negara sebagai sekedar alat dari sebuah kekuatan yang menguasaai negara . Teori ini dianut oleh kaum pluralis yang melihat negara sebagai arena tempat kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat saling bertarung. Kebijakan negara hanya merupakan resultante dari kekuatan-kekuatan yang ada.

  1. Teori Structural

Sebuah teori yang menganggap negara memiliki kemandirian, tetapi kemandirian ini bersifat relatif. Kemandirian ini lahir karena terjadinyan konfigurasi kekuatan-kekuatan yang ada.

  1. Teori Negara Bonaparte

Teori ini juga berbicara mengenai kemandirian relatif. Negara bonapartis melakukan tindakan-tindakan yang melawan kepentingan kaum borjuis.

  1. Teori Persekutuan Segitiga [triple alliance]

Teori ini berbicarta tentang tiga unsur : negara, kaum borjuis nasional dan modal asing.

2.12. Sistem Pemerintahan Negara

Negara Konfederasi :

Negara konfederasi adalah negara yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekutan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warganegara anggota.(L.Oppenheim)

Negara Kesatuan:

Suatu bentuk negara di mana wewenang legislative tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislative nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagaian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap ditangan pemerintah pusat.

Negara Federal:

Negara federal merupakan bentuk konvergensi antara negara kesatuan dan negara konfederasi. Salah satu ciri negara federal adalah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya antagonistic, yakni kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara-negara bagian. Prinsip negara federal adalah kekuasaan dibagi- bagi.

About these ads