PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1999
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYE-LENGGARAAN
NEGARA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Penyelenggara Negara adalah Peneyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang
dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam
masyarakat.
3. Komisi Pemeriksa adalah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme.
4. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
BAB II
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 2
1. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan
Penyelenggaraan Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk:
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan
negara;
b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap
kebijakan Penyelenggara Negara; dan
d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
2. diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan, dan disidang
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma
sosial lainnya.
BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 3
1. Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka
yang berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperoleh dari instansi atau
lembaga yang terkait.
2. Hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
Pasal 4
1. Pemberian informasi sebagai hak masyarakat sebagaimana dimmaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a dapat disampaikan secara tertulis kepada instansi terkait atau Komisi
Pemeriksa.
2. Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai data yang jelas
sekurang-kurangnya mengenai:
a. nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau identitas diri yang lain;
b. keterangan mengenai fakta dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan
c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
Pasal 5
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Komisi Pemeriksa
atau instansi terkait dengan tembusan kepada:
a. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh
Presiden atau Wakil Presiden;
b. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat jika perbuatan tersebut dilakukan oleh
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat;
d. Presiden, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang setingkat
Menteri atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. Ketua Mahkamah Agung, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Hakim Agung, Hakim
Tinggi atau Hakim;
f. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Anggota
Badan Pemeriksa Keuangan;
g. Ketua Dewan Pertimbangan Agung, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Anggota
Dewan Pertimbangan Agung;
h. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, jika perbuatan tersebut dilakukan
oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Gubernur;
i. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jika perbuatan tersebut
dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati, atau
Walikota;
j. Pimpinan pejabat tertentu, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat yang
mempunyai fungsi strategis atau pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan secara bertanggung jawab
dengan:
a. mengemukakan fakta yang diperolehnya;
b. menghormati hak-hak pribadi seseorang sesuai dengan norma-norma yang diakui umum;
dan
c. menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7
Hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan dan
menaati tata cara pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 8
Hak masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf c, disampaikan kepada instansi terkait atau Komisi Pemeriksa.
Pasal 9
Hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf d, diperoleh dengan memberitahukan baik secara tertulis maupun lisan kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi yang berwenang.
Pasal 10
Setiap Penyelenggara Negara yang menerima permintaan masyarakat untuk memperoleh
informasi tentang penyelenggaraan negara wajib memberikan jawaban atau keterangan sesuai
dengan tugas dan fungsinya dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Nopember 1999.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Ttd
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 129
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1999
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA
I. UMUM
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 9 ayat (3) menegaskan bahwa tata cara
pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara perlu diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Maksud peran serta masyarakat tersebut untuk mewujudkan hak dan
tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih. Disamping itu,
diharapkan pula peran serta tersebut lebih menggairahkan masyarakat untuk melaksanakan
kontrol sosial terhadap Penyelenggara Negara.
Peran serta masyakarat dalam penyelenggaraan negara diwajibkan dalam bentuk antara
lain, mencari, memperoleh, dan memberikan data atau mengenai informasi penyelenggara
negara, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap
kebijakan penyelenggara negara.
Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan
Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggara Negara, maka dalam
Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat
dan Penyelenggara Negara secara berimbang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat
memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan
menyampaikan informasi tentang Penyelenggara Negara. Kebebasan menggunakan hak tersebut
haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang
sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai tanggung jawab Penyelenggara
Negara atas setiap pemberian informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang
penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluahan, saran, atau
kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar.
Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan negara. Penyelenggara Negara diwajibkan untuk memberikan jawaban atau
keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi
pula dengan kesempatan Penyelenggara Negara menggunakan hak kewajiban berupa bantahan
terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Angka 1)
Cukup jelas
Angka 2)
Yang dimaksud dengan “saksi ahli” adalah keterangan ahli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b Undangundang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Ayat 2)
Cukup jelas
Pasal 3
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar terdapat suatu kepastian hukum bahwa
informasi yang diperlukan oleh masyarakat hanya dapat diberikan oleh instansi atau
lembaga sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Penyampaian tembusan informasi kepada masing-masing pejabat tersebut, dimaksudkan
agar pejabat sebagai atasan yang bersangkutan, mengetahui permasalahannya.
Pasal 6
Yang dimaksud dengan “secara bertanggung jawab” adalah dalam memberikan
informasi harus disertai dengan data yang akurat.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Penyampaian saran dan pendapat oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ini dapat dilakukan dengan cara lainnya antara lain seminar, diskusi panel, lokakarya.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3866

A. PENGANTAR

B

angsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai suatu bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara  dengan berbagai karakteristiknya, yakni suatu bangsa yang sarat dengan ke bhinekaan serta berbagai dimensi kemajemukannya.

Negara kepulauan yang terbatang luas ini, secara empirik telah ditunjukan oleh pengalaman sejarahnya, yang selalu dalam kerangka kesatuan wilayah. Mulai dari Zaman kedatuan Sriwijaya hingga kerajaan Majapahit upaya menyatukan wilayah Nusantara telah dilakukan. Namun zaman juga mencatat bahwa tantangan untuk menyatukan wilayah  kerap kali menguji keinginan penyatuan wilayah. Sebagai bukti bahwa  Kerajaan di Nusantara pernah gagal dalam mempertahankan eksistensinya, sehingga masyarakat bangsa menjadi pecah dan porak poranda. Akibatnya penjajah dengan leluasa menginjakkan kakinya selama tiga setengah abad lamanya.

Realitas ini ternyata membuahkan kesadaran baru, yang berkembang melalui kebangkitan nasional (1908) dan diteruskan  sumpah pemuda sebagai wujud keinginan generasi muda menuangkan satu tekad (1928), dan puncaknya adalah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945.

Mencermati realitas ini, maka diperlukan upaya-upaya tertentu, agar setiap warga bangsa memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tanah airnya. Kesadaran ini harus tumbuh dan berkembang sebagai wujud tanggung jawab, dan bukan hanya sebagai kepentingan sesaat belaka.

Sisi lain yang harus diagendakan menjadi perhatian adalah kemajuan dibidang ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Dalam praktik kehidupan kemajaun ilmu pengetahuan  teknologi dan seni disamping memiliki segudang keunggulan ternyata memiliki dampak pengiring negatif kepada eksistensi bangsa.

Terkait dengan globlisasi yang ditandai dengan semakin kuatnya pengaruh institusi kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang serta merta ikut mengatur percaturan perpolitikan, perekonomian, social budaya hingga pertahanan dan keamanan global. Realita ini akan mengkondisi tumbuhnya berbagi konflik kepentingan, baik antara negera  maja dan negara berkembang, antara negara berkembang dan berbagai institusi internasional, maupun antar negara berkembang. Sisi lain isu global yang manifestasinya berbentuk demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut serta mempengaruhi keadaan nasional.

Globalisasi yang disertai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetuhuan teknologi dan seni, utamanya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi, membuat  dunia menjadi transparan seolah menjadi hamparan luas yang tanpa batas. Kondisi ini menciptakan struktur baru, yakni struktur global. Kondisi inilah yang memberikan pengaruh secara tajam dengan menyentuh sector kehidupan, mulai dari pola pikir, pola tindak dan pola laku masyarakat Indonesia. Pada gilirannya akan mempengaruhi kondisi mental spritual Bansa Indonesia.

Untuk mengatasi segala kemungkinan tersebut diperlukan pembekalan kepada segenap warga bangsa suatu kemampuan bela negara sehingga berbagai kemungkinan yang sengaja mengancam kelangsungan hidupa bangsa mampu di cegah secara dini.

Kemampuan kemampuan ini dituangkan dalam bentuk pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) yang tujuannya untuk menigkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia telah bersepakat bahwa pendidikan bela negara melalui warna negara yang berstatus mahasiswa dilakukan pendidikan kewarganegaraan/kewiraan.

1.2.  Pengertian

2  Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan adalah suatu pola pendidikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan para mahasiswa melalui kegiatan bimbingan, pengajaran/atau latihan bagi perannya dimasa yang akan datang

2  Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan lebih menitikberatkan kepada kemampuan penalaran ilmiah yang bersifat konigtif dan afektif tentang bela negara  dalam rangka ketahanan nasional.

2  Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan dilakukan secara kritis, analitis melalui dialog ionteraktif dan bersifat partisipatoris agar tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara secara rasional dan untuk meyakini kebenaran serta ketepatan konsepsi bela negara dalam aplikasi pandangan hidup bangsa.

1.3.Landasan Hukum

Landasan Ideal :  Pancasila

Landasan Konstitusional : UUD 1945

Landasan Operasional :

a  UU N0. 20/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia :

Pasal 18 Hak dan Kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya belanegara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional.

Pasal 19 ayat 2, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wajib diikuti oleh setiap warga

negara dan dilaksanakan secara bertahap, yaitu :

(a). Tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah dan   dalam gerakan pramuka.

(b). Tahap lanjutan dalam bentuk Pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi.

a  Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam/Pangab.

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Pertahanan Keamanan/Pangab Nomor :

a  Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam

Skep bersama Nomor :  tanggal 1 Februari 1985 bahwa Pendidikan Kewiraan dimaksudkan ke dalam kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada semua Perguruan Tinggi di Indonesia.

a  Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 267/DIKTI/KEP/2000, Tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Opendidikan Kewarganegaraan Pada Pergurtuan Tinggi

1.4. Maksud Dan Tujuan

a  MAKSUD : Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan dirancang dengan  maksud  upaya untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warganegara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Meningkatkan wawasan berfikir mahasiswa sebagai warganegara Indonesia, yang sadar akan dirinya yang mengemban misi pejuang pemikir-pemikir pejuang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional. Disamping hal tersebut juga dimaksudkan sebagai usaha menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara demi terwujudnya aspirasi perjuangan nasional dengan tujuan untuk memupuk kesadaran Bela Negara.

Selanjutnya out-put yang diharapkan adalah terciptanya calon pemimpin nasional masa datang, dengan muatan kemampuan sebagai berikut :

  1. Mampu menghayati dan mengimplementasikan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
  2. Mampu memahami politik dan strategi Nasional serta mampu menyebarkan dan melaksanakan materi-materi GBHN sesuai dengan bidang profesinya.
  3. Mampu berperan serta dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.

a  TUJUAN :

Pendidikan kewiraan/Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi bertujuan untuk :

  1. dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun [modesty], jujur [honesty] dan demokratis serta ikhlas [sincerely] sebagai warganegara terdidik dalah kehidupannya selaku warganegara Republik Indonesia yang bertanggung jawab.
  2. menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
  3. memupuk sikap dan perilaku cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

1.5. KoMpetensi yang diharapkan:

K

ompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakaan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki seorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi lulusan  pendidikan kewiraan/kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas[smart], penuh tanggungjawab seorang  dari seorang warga negara  dalam berhubungan dengan negara, dan memecahkan  berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan, menerapkan konsepsi Falsafah bangsa, wawasan Nusantara, dan Ketahanan nasional. Sifat cerdas yang dimaksud tampak pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditilik dari nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, etika ataupun kepatutan ajaran agama daan budaya.

Pendidikan Kewiraan/Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang :

q         beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa

q         berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

q         bersikap professional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.

q         aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan bangsa dan negara.

Melalui pendidikan kewiraan/kewarganegaraan, warganegara Republik Indonesia, diharapkan mampu : memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara bersinambungan dan konsisten dengan cita-cita  dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada saatnya dapat menghayati hakikat konsepsi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, patriotik dan cinta tanah air dalam melaksanakan profesinya.

Diharapkan melalui Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan mahasiswa akan menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sehingga setelah menguasai ilmu pengetahuan teknologi  dan seni tidak kehilangan jatidirinya.

1.6. Ruang Lingkup :

P

endidikan Kewiraan memiliki lima pokok bahasan seperti bagan berikut

Ruang Lingkup

  1. Pengantar Pendidikan kewiraan/kewarganegaraan :

Mengerti, memahami, mendalami dan menghayati Pendidikan Kewarganegaraan serta Pendidikan Pendahuluan Belanegara.

  1. Wawasan Nusantara :

Mengkaji cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam rangka menentukan sikap Bangsa Indonesia demi kelangsungan hidup, keutuhan Bangsa dan Wilayahnya serta jati diri Bangsa, yang disebut Wawasan Nusantara dengan tujuan memahami, menghayati dan mampu menjelaskan pentingnya wawasan nasional bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya.

  1. Ketahanan Nasional :

Mengkaji konsepsi Bangsa Indonesia tentang upaya meningkatkan ketahanan bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa (ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, hamkam negara) dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatran dan gangguan demi kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, yang disebut Ketahanan Nasional dengan tujuan agar dapat memahami, menghayati, mampu menjelaskan arti pentingnya Ketahanan Nasional, mampu menaplikasikan serta mengembangkannya dalam mencapai tujuan Nasional.

  1. Politik Strategi Nasional

Mengkaji masalah Kebijakan MPR dan Rencana Pelaksanaannya oleh Pemerintah dalam pengelolaan Negara, yang disebut Politik dan Strategi Nasional dengan tujuan agar dapat memahami dan menghayati Polstranas, mengetahui proses penyusunan Polstranas dan memahami pelaksanannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Materi :

BANGSA & NEGARA

Q     Pengertian Bangsa

Q     Nasionalisme

Q     Gagasan Tetang Negara

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Mahasiswa Memahami Latar Belakang Lahirnya Bangsa dan Negara

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

Ê    Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Bangsa

Ë    Mahasiswa dapat menjelaskan Maksud dan Tujuan Pentingnya Nasionalisme

Ë    Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Negara

Ë    Mahasiswa dapat menjelaskan Gagasan Tentang Negara

Ë    Mahasiswa dapat menjelaskan Teori-teori Tentang Negara.

BANGSA DAN NEGARA

2.1. PENGANTAR

P

ada tanggal 11 Maret 1882 di depan sidang Dies Natalis Universitas Sorbone-Paris, Ernest Renan mengemukakan pidatonya berjudul ” Qu’est ce qu’une natin” (apakah bangsa itu ?).

Dalam pidato itu dapat disimak bahwa Ernest Renan meluncurkan keyakianannya bahwa bangsa adalah persoalan perasaan, soal kehendak [tekad] semata-mata untuk hidup bersama [le desir de vive ensemble], yang timbul antara segolongan besar manusia yang nasibnya sama dalam masa lampau, terutama dalam penderitaan bersama, senasib dan sepenanggungan.

Barkaitan dengan pemikiran diatas utamanya yang menyangkut persoalan hidup bersama, maka perlu dikenali lebih cermat hal ihwal pemahaman hidup bersama/berkelompok.

2.2. Pengelompokan Manusia

Manusia dapat dikategorikan dalam berbagai kelompok :

  1. Pengelompokan atas dasar jenis kelamin secara konvensioanl dikategorikan menjadi dua laki-laki dan perempuan
  2. Pengelompokan atas dasar adat istiadat dan bahasa dikenal dengan berbagai kelompok suku bangsa, seperti, Jawa, Arab dan Rusia.
  3. Pengelompokan atas dasar ciri fisik biologi manusia, penggolongannya meliputi  ras seperti Monggoloid, Eropa, Melayu, dan Malanesia.
  4. Pengelompokan atas dasar Iman dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, digolongkan kedalam agama
  5. Pengelompokkan berdasarkan Yuridis formal, manusia dikelompokkan warga negara dan warga negara asing.
  6. Suku bangsa merupakan kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan fisik biologis seperti warna kulit, bentuk wajah (hidung dan mata), bentuk rambut atau perawakkan.

2.3. PEGERTIAN BANGSA:

B

angsa adalah unit politik yang mandiri, suatu kelompok teritorial dengan hak-hak kewargaan negara yang sama, yang membedakannya dengan kelompok-kelompok lain. Bangsa dalam negara bangsa mencakup jumlah kelompok masyarakat (berbagai suku bangsa dan ras) yang lebih luas dibandingkan bangsa dalam suku bangsa.

Kesamaan identitas kultural dalam bangsa lebih sempit cakupannya dari pada identitas kultural negara bangsa.

2.4. Bangsa dan Nasionalisme

N

asionalisme dapat diartikan sebagai rasa mencintai bangsa yang telah memberinya kehidupan dan dimana seorang warga bangsa dilahirkan. Nasionalisme adalah rasa cinta tanahi air yang tertanam disanubari bangsa. Nasionalisme adalah keyakinan bahwa setiap bangsa mempunyai hak dan kewajiban untuk membentuk dirinya sebagai negara.

2.5. Bentuk-bentuk Nasionalisme :

  1. Nasionalisme humanitarian:

Suatu bentuk nasionalisme yang toleran, didasarkan atas paham bahwa setiap bangsa memberikan sumbangan bagi kemanusiaan justru karena sifat-sifat karakteristiknya.

  1. Nasionalisme Jacobin

Suatu nasionalisme yang demokratis dalam semangatnya, tetapi doktriner dan fanatik terhadap bangsa lain

  1. Nasionalisme  tradisional

Nasionalisme yang menekankan keunikan setiap bangsa dan perlunya mempertahankan tradisi dan sejarahnya yang khusus

  1. Nasionalisme liberal

Nasionalisme yang didasarkan atas gagasan pemerintah demokratis, sedang didunia diatur menurut asas hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya  sendiri

  1. Nasionalisme integralistik

Nasionalisme yang menekankan pentingnya bangsa diatas individu dan memperkuat negara sendiri dengan mengorbankan negara lain.

2.6. Gagasan Tentang Negara

B

erbagai pola pikir tentang gagasan negara banyak dilontarkan oleh para pakar yang antara lain sebagai berikut :

-         Roger H. Solatau

Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau yang mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas dasar masyarakat.

-         Harold J. Laski.

Negara adalah suatu masyarakat yang dintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

-         Max Weber

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekuasaan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

-         Robert Maciver.

Negara adalah asosiasi (perkumpulan) yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat berdasarkan teritorial yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasan memaksa.

-         Mariam budiaharjo.

Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (Governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui kontrol menopolistik dari kekuasaan yang sah.

2.7. Pengertian Negara

N

egara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

2.8. Tugas Negara

  1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antogonisme yang membahayakan.
  2. Menorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan- tujuan dari masyarakat keseluruhan.

2.9. Karateristik Negara

  1. Sifat memaksa, agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati sehingga ketertiban dalam masyarakat tercapai, dan kemungkinan timbulnya anakhisme dapat dihindarkan. Sifat memaksa dimaksudkan negara memiliki kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal.
  2. Sifat monopoli,  negara memiliki monopoli dalam menetapkan tujuan bersama
  3. Sifat mencakup semua [all-encopossing]  berlaku untuk semua tanpa kecuali.

2.10. Unsur dalam negara

-         Wilayah, setiap negara mendudukan suatu wilayah tertenytu dan meilki batas  batas wilayah tertentu. kekuasan berlaku pada wilayah tersebut.

-         Penduduk, setiap negara mempunyai pendiduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya.

-         Pemerintah, setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya.

-         Kedaulatan, adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia.

2.11. Teori tentang Negara.

  1. Teori Negara sebagai alat

Sebuah teori yang melihat negara sebagai sekedar alat dari sebuah kekuatan yang menguasaai negara . Teori ini dianut oleh kaum pluralis yang melihat negara sebagai arena tempat kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat saling bertarung. Kebijakan negara hanya merupakan resultante dari kekuatan-kekuatan yang ada.

  1. Teori Structural

Sebuah teori yang menganggap negara memiliki kemandirian, tetapi kemandirian ini bersifat relatif. Kemandirian ini lahir karena terjadinyan konfigurasi kekuatan-kekuatan yang ada.

  1. Teori Negara Bonaparte

Teori ini juga berbicara mengenai kemandirian relatif. Negara bonapartis melakukan tindakan-tindakan yang melawan kepentingan kaum borjuis.

  1. Teori Persekutuan Segitiga [triple alliance]

Teori ini berbicarta tentang tiga unsur : negara, kaum borjuis nasional dan modal asing.

2.12. Sistem Pemerintahan Negara

Negara Konfederasi :

Negara konfederasi adalah negara yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekutan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warganegara anggota.(L.Oppenheim)

Negara Kesatuan:

Suatu bentuk negara di mana wewenang legislative tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislative nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagaian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap ditangan pemerintah pusat.

Negara Federal:

Negara federal merupakan bentuk konvergensi antara negara kesatuan dan negara konfederasi. Salah satu ciri negara federal adalah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya antagonistic, yakni kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara-negara bagian. Prinsip negara federal adalah kekuasaan dibagi- bagi.

Kesadaran Bela Negara

Materi :

q       Pengertian Bela Negara

q       Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

q      PPBN Di Perguruan Tinggi

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Mahasiswa Memahami Pengertian Kesadaran Bela Negara

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

2  Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian bela negara

2  Mahasiswa dapat mendiskripsikan fungsi warga negara dalam pembelaan negara

2  Mahasiswa dapat menjelaskan Tujuan Bela Negara

2  Mahasiswa dapat mendiskripsikan Motivasi Bela Negara

BELA NEGARA

5.1. PENGANTAR.

D

alam pasal 27 Undang-undang Dasar 1945, tepatnya ayat (3) dinyatakan ,“ Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”, disaping itu juga pada Bab XII Pasal 30  ayat (1) dinyatakan, “ Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib serta usaha pertahanan dan keamanan negara.

Bila dicermati sungguh luar biasa pernyataan “bela negara” termuat dalam UUD 1945, apalagi dinyatakan dalam dua pasal, hal ini menujukkan bahwa bela negara merupakan hal yang sangat substansial bagi warga negara. Jika ditilik dari spectrum ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, yang semakin kompleks dalam berbagai manifestasinya maka  amandemen UUD 1945, utamanya pada pasal 27 (3) yakni tentang bela negara sangat signifikan.

Komplektisitas dipicu oleh kondisi yang tidak dapat ditawar lagi, dan merupakan fakta yang harus disiasati yakni globalisasi.

Globalisasi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan peta dunia yang tanpa batas, inilah suatu tantangan bagi semua negara untuk saling berlomba memantapkan jati dirinya. Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga dituntut untuk berperuilaku yang sama dengan bangsa lainnya, tanpa melakukan aktivitas itu, maka identitas bangsa akan larut sekaligus memudarkan semangat patriotisme generesai mudanya. Memudarnya semangat patriotic identik dengan lenyapnya suatu negara secara perlahan, dan pada akhirnya hilanglah nama Indonesia sebagai negara.

Mantapnya jatidiri sangat berkorelasi dengan maningkatnya rasa rela berkorban untuk bangsanya, dengan rela berkorban maka kemampuan bela negara seningkat.

5.2. PENGertian

P

embelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan waranegara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah aie, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warganegara Indonesia, upaya pembelaan dilandasi oleh kecintaan pada tanah tumpah darah yakni wilayah Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Disamping itu pula pembelaan negara juga didasari oleh kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta UUD 1945 sebagai pijakan konstitusi negara.

Wujud dari upaya bela negara adalah kesiapan dan kerelaan warganegara untuk berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

5.3. motivasi bela negara

B

erdasarkan pengertian yang terkandung dalam Bab XII pasal 30 UUD 1945 maka dasar pokok penyelenggaraan pertahanan keamanan negara Republik Indonesia bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya . Kesadaranya demikian perlu ditumbuh kembangkan melului situasi yang kondusif serta proses motivasi agar tercipta pertubahan tingkah laku dalam bentuk rasa cinta tanah airnya yang berlanjut pada kemauan bela negara. Proses motivasi ditumbuhkan melalui beberapa startegi yakni penyadaran akan jatidiri bangsa, kondisi negara. Melalui analisa SWOT [Strenght, Weakness, Opportunities dan Threat]. Secara tidak langsung setaip orang kan mehami kondisi bangsanya secara utuh dan menyeluruh.

Sadar bahwa bangsa kita disamping memiliki keunggulan juga menyimpan sejuta kelemahan. Disamping itu Indonesia sebagai negara yang didiami oleh berbagai varian mulai dari berbagai suku bangsa, ras dan agama, memiliki ancaman, namun juga memiliki peluang.

Dalam hubungan ini, terdapat beberapa motivasi keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara yang dapat divisualisasikan berikut :

q         PENGALAMAN SEJARAH.

Rangkaian sejarah uapaya penyelenggaraan pertahanan keamanan negara sejak tahun 1945, telah membuktikan kebenaran rumusan Bab XIII pasal 30 UUD 1945 bahwa :

  1. Pembelaan negara atau pertahan keaman negara merupakan factor hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dalam negeri, tidak mungkin negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat tetap tegak berdiri sampai saat ini
  2. Bangsa Indonesia dalam membela dan mempertahankan kemerdekaannya senantiasa mendasarkan diri pada perjoangan dan keikutsertaan seluruh rakyat secara spontan, yang didorong oleh rasa senasib serta sistem penyelenggaraan pertahanan keamanan negara Republik Indonesia.

q         GEOGRAFIS YANG STRATEGIS

Kududukan geografis dan geosterategis negara kesatuan Republik Indonesia dengan wawasan Nusantaranya :

  1. Indonesia adalah negara Kepulauuan terbesar di dunia, yang memiliki ribuan pulau yang diantaranya dapat dijadikan kompertimen strategis yang terdiri atas pulau-pulau perlawanan. Letak geografis Indonesia berada di Khatulistiwa, disamping membawa dampak positif pada musim dan cuaca, flora dan fauna, juga kaya akan sinar matahari sebagai sumber energi yang potensial, namun memiliki kerawanan akibat pantai-pantai terbuka kesemua jurusan.
  2. Keadaannya yang berada pada posisi silang dua, yakni diantara dua benua dan dua samudra, memiliki niali-nilai yang sangat strategis dalam hubungannya antar bangsaa, khususnya dalam arti transportasi lintas laut. Komunikasi, ideologi, politik, social budaya, ekonomi dan militer.  Posisi ini menempatkan Indonesia pada suatu kedudukan dan peranan yang sangat penting sekali, tidak saja dalam persoalan dalam negeri, tetapi juga dalam hubungan regional maupun internasional.
  3. Kedudukan ini menuntut adanya kemampuan bangsa Indonesia untuk melaksanakan peranannya guna meningkatkan tanggung jawab atas kedudukan geografisnya. Kemampuan ini terwujud dari keikutsertaan seluruh rakyat serta pengerahan segenap potensi nasional.

q         KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk yang menempati urutan keempat terbesar dunia disamping merupakan factor dominan yang memberikan potensi sumberdaya manusia, namun juga memiliki titik kerawan social yang besar, inilah bila dicermati lebih dalam diperlukan motivasi yang kuat untuk menjamin tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia.

q         KEKAYAAN ALAM

Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa dikaitkan dengan kandungan alamnya yang bernilai ekonomi. Kandungan mineral yang berlimpah ruah, dan sumber alam yang tiada banding, didukung dengan keragaman hasil bumi dan laut, mengkondisikan sikap warga negara untuk mengamankan wilayahnya.

q         ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI.

Perkembangan dan  kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, disamping memberikan Manfaat yang luar bisa, namun juga memberikan dampak yang negatif .

5.4. HASIL YANG DIHARAPKAN DALAM PPBN

H

asil yang ingin dicapai dalam PPBN ialah lahirnya kesadaran, jiwa dan semangat bela negara yang merupakan akumulasi dari disiplin dan jiwa atau semangat untuk rela berkorban yang dipupuk dengan seksama sejak usia dini dan berakar pada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan  kesaktian pancasila sebagai idelogi negara serta didorong oleh tanggung jawab moral yang tinggi, setelah memiliki kemampuan awal belanegara. Militansi yang identik dengan jiwa  dan semangat pelopor diperlukan untuk menghadapi ancamaan, tantangan, hambatan dan gannguan, sehingga dengan tumbuhnya militansi akan menkondisi meningkatnya patriot-patriot kebangsaan.

Pendidikan Bela Negara pada hakikatnya adalah proses internalisasi sebuah kesadaran, jiwa dan semangat yang menkondisi munculnya sifat-sifat warga negara yang  militan, disiplin dan rela berkorban. Untuk memacu hasil maka sedapatnya setiap komponen pendidikan memberikan keteladanan, sedang secara metodologis untuk menumbuhkan  gairah patriotisme dapak dilakukan dengan mengintegrasikan kedalam setiap mata pelajaran yang relevan

5.5. PPBN Tahap awal

P

PBN tahap awal sebagai bagian tak terpisahkan dalam system pendidikan nasional, yakni pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, luar sekolah, lingkungan organisasi kepemudaan dan olah raga, dalam pendidikan formal maupun informal.

Pendidikan dasar bela negara dimaksud pada tahap awal bukan merupakan mata pelajaran khusus, melainkan rangkaian mata pelajaran untuk membina dan menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Pada aplikasinya dapat dimasukkan kedalam berbagai mata pelajaran, sehingga memiliki jalinan erat dengan mata pelajaran lain seperti, Agama, Pancasila, Sejarah, IPS dan Seni budaya. Dilakukan secara terpadu, terarah dan menyeluruh.

5.6. PPBN Tahap LANJUTAN

B

entuk PPBN di tingkat pendidikan tinngi adalah pendidikan kewargaannegara/kewiraan, yang merupakan sub set dari Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK), dan menggunakan pendekatan penalaran (kognitif) dan titik berat pendekatan afektif. Oleh karenanya dalam aplikasi memiliki karakter khusus  yakni menumbuhkan apresiasi pertahanan keamanan serta memupuk kemampuan berpikir secara komprehensif dan integralistik

Berpikir secara komprehensif integralistik memungkinkan suatu persoalan didekati dan dipecahkan secara menyeluruh (holistic) dan bukan perbagian (atomistik). Lebih cermat lagi dalam pelaksanakan segenap pikiran diarahkan kepada terciptanya kesadaran yang hakiki, yakni sebuah kesadaran yang kuat dan mampu menanggalkan segala bentuk kontaminasi atau bentuk intervensi lain yang mengancam tujuan penyadaran tersebut.

Pendidikan Kewarganegaraan/Kewiraan dimaksud juga untuk memperluas horizon pemikiran mahasiswa sebagai kader pejuang bangsa, dalam upaya menciptakan kesejahteraan [prosperity] dan keamanan nasional [security]. Penciptaan kesejahteraan dan keamanan ini dilakukan karena merupakan unsur dasar yang digunakan dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa serta terwujudnya aspirasi perjuangan .

Sebagai salah satu mata kuliah pengembangan kepribadian [MKPK] yang menamkan pemahaman identitas bangsa. Kewarganegaaran/kewiraan mengajarkan doktrin nasional, dan memaparkan karakteristik bangsa Indonesia serta kepentingannya termasuk masalah nasional yang dihadapi bangsa  [current national problems]. Setelah mengkuti mata kuliah kewarganegaraan/kewiraan dapat diharapkan mahasiswa memiliki kemamapuan yang kritis dalam memandang negaranya secara positif, dan akatif berperan dalam upaya-upaya terwujudnya ketahanan nasional.

Dengan demikian pendidikan kewargaan negara sebagai manifestasi pendidikan pendahuluan negara tingkat lanjut, dapat membekali mahasiswa calon pemimpin bangsa secara rasional. Adapun wujud yang diharapkan antara lain:

q         Menunjang terwudnya/terselenggaranya system pertahanan dan keamanan rakyat semesta [SISHANKAMRATA] dengan lebih tajam mengetahui dan menyadari peran dan tanggung jawabnya  sebagai sarjana yang tinggi rasa nasionalisme dengan kekuatan nalarnya untuk HANKAMRATA. Pandangan intelektualnya selalu menjujung tinggi kewibawaan negaranya demi terwujudanya kemanan negara

q          Menjadi filter dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuuan teknologi dan seni maupun penetrasi budaya asing.

q         Menjadi pejuang cita-cita bangsa, dengan mengambil peran sebagai motor penggerak pembangunan nasional sekaligus untuk menjamin kepentingan negara menuju kerangka terwujudnya tujuan nasional.

Implementasi pemahaman dapat dimanifestasikan kedalam bentuk pembuatan skripsi, tesis dan desertasi dengan menggunakan pendekatan atau latar belakang pemikiran komprhensif dan integralistik utamanya yang menyangkut  kepentingan kesejahteraan dan keamnanan nasional.

5.7.  bela negara DALAM UUD 1945

Pasal 27

(3). Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dala upaya pembelaan negara

Pasal 30

(1). Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam uasaha pertahanan dan keamanan negara.

5.8.  bela negara DALAM UU No.20 Th 1982

Pasal 1

(2). Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideology negara dan kerelaan untuk berkurban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional, serta niali-nilai Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

(3). Upaya bela negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara sebagai penuaian hak, dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara

(6) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara adalah pendidikan dasar bela negara guna menumbuhkan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk negara, serta memberikan kemampuan awal bela negara.

Pasal 17

(1) Hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara tidak dapat dihindarkan, kecuali menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang

(2). Upaya bela negara merupakan kehormatan yang dilakukan oleh setiap warga negara secar adil dan merata.

Pasal 18

Hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui :

a). Pendidikan Pendahuluan Bela negara sebagai tindak tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional;

b).Keanggotaan Rakyat terlatih secara wajib;

c).Keangggotaan Angkatan Bersenjata secara sukarela atau secara wajib;

d).Keanggotaan Cadangan Tentara Nasional Indoenesia secara sukarela atau secara wajib

e).Keanggotaan Perlindungan Masyarakat secara sukarela

Pasal 19

(1) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diselenggarakan guna memasyarakatkan upaya bela negara serta menegakkan upa bela negara serta menegakkan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara.

(2) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal; ini wajib diikuti secara bertahap yaitu :

a). tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah atas dan dalam Gerakan Pramuka;

b). Tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan Kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi.

HAK ASASI MANUSIA

3.1. Pengantar :

S

ejak berabad-abad yang lalu manusia telah mencatat hidup dan kehidupan dengan berbagai dimensi fenomena perilakunya, sehingga melahirkan berbagai persoalan dengan sederetan pola-pola kepentingan yang sangat menajam. Sering kali berbagai kepentingan menjadi buah pertengkaran yang tak kunjung selesai. Persoalan menjadi berat ketika sekelompok manusia dihadapkan pada persoalan penindasan penguasa atas hak-hak yang dimilikinya. Manusia cenderung melakukan perlawanan  atas hak yang semestinya. Perlawanan yang berlabelkan perjuangan tersebut kadangkala juga mengkorbankan Jiwa dan raga, oleh karenanya diperlukan sebuah kata sepakat mengenai seperangkat hak tersebut. Telah menjadi kenyataan yang harus dibeli bahwa memperjuangkan hak seakan – akan mendapatkan legitimasi “suci” dan benar, apalagi hal-hal yang dianggap menyinggung perasaan sekaligus merendahkan martabat manusia.

Hal inilah yang memungkinkan sebuah bentuk penyadaran melalui pemahaman tentang hak asasi manusia.

3.2. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA
H

ak asasi manusia adalah sejumlah hak yang dimiliki oleh manusia atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini diperoleh serta dibawanya sejak dalam kandungan sampai kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan sifat kemanusiannya, hak ini tidak dapat dicabut atau dirampas oleh siapapun, sebab apabila dicabut atau dirampas akan hilang sifat kemanusiannya.

3.3. SIFAT HAK ASASI MANUSIA

H

ak asasi manusia bersifat mendasar dan umum [universal] artinya : bahwa hak ini dimiliki tanpa membedakan atas dasar bangsa, ras, suku, agama, warna kulit, gender dan sebagainya.

3.4. LATAR BELAKANG HAK ASASI MANUSIA

D

asar dari semua hak asasi manusia adalah bahwa setiap manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang  sesuai dengan bakat dan cita citanya.

Latar belakang  perjuangan untuk memperoleh  hak-hak tersebut dirintis oleh dunia barat. Selanjutnya perjuangan demi perjuangan ini melahirkan sebuah naskah yang bernilai penting bagi perkembangan hidup dan kehidupan manusia dalam berbangsa.

Naskah yang merupakan wujud dari upaya perjuangan itu secara berangsur-angsur dapat dijadikan rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dalam mensosialisasikan hak serta kewajibanya. Naskah tersebut bersifat umum dan sangat mendasar, dan naskah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

  1. Magna Charta [Piagam Agung 1215], suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh raja Jhon dari Inggris  kepada beberapa bangsawan bawahanya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasan Raja Jhon tersebut.
  2. Undang-undang hak tahun 1689 [bill of rights], suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris. Undang-undang ini dicapai melalui revolusi tidak berdarah, dengan melakukan perlawanan Raja James II
  3. Pernyataan hak asasi manusia dan warga negara, 1789 [Declaration des droits de I’homme et du citoyen], suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kekuasaan dan kesewenangan kelompok penguasaan saat itu
  4. Undang-undang hak [bill of right], suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika yang selanjutnya dikenal sebagai empat hak sebagaimana yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat Fraklin D. Rosevelt pada permulaan perang dunia II.

Hak-hak ini dikenal dengan istilah “ The Four Freedoms “ (empat kebebasan) yaitu :

Р Kebebasan berbicara untuk mengemukakan perndapat [freedom of speech]

Р Kebebasan beragama [freedom of religion]

Р Kebebasan dari rasa ketakutan [freedom of fear]

Р Kebebasan dari kemelaratan [freedom of want]

3.5. BERBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN

D

ari berbagai macam hak asasi manusia, dapat dikelompokan sebagai berikut :

  1. Hak asasi pribadi [Personal rights ], yang meliputi :

Kebebasan menyatakan pendapat

Kebebasan memeluk agama

Kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas wilayah negara

  1. Hak asasi ekonomi [Property rights]

Hak untuk memeliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya

  1. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam Hukum dan pemerintahan
  2. Hak asasi politik, yakni hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), mendirikan partai politik.
  3. Hak asasi sosial dan kebudayaan, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
  4. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan.

3.6. Hak-hak Sipil dan Politik

  1. Hak atas hidup [right to life]
  2. Hak atas kebebasan dan keamanan diri [right to liberty and security of person]
  3. Hak atas kesamaan di muka peradilan [right to equality before courts and tribunals]
  4. Hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama [right to freedom of thought, conscience and religion]
  5. Hak untuuk berpendapat tanpa mengalami gangguan [right to hold opinion without interference]
  6. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai [right to peaceful assembly]
  7. Hak untuk berserikat [right to freedom association]

3.7. Hak-hak ekonomi dan budaya

  1. Hak atas pekerjaan [right to work]
  2. Hak untuk membentuk serikat kerja [right to form trade union]
  3. Hak atas pensiun [right tosocial security]
  4. Hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang layak [right to adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing]
  5. Hak atas pendidikan [right education]

3.8. HAK ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA

  1. Hak asasi manusia menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Mengandung pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menjamin setiap agama melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing

  1. Hak asasi manusia menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Mengandung berarti pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai mahkluk sosial. Kemanusiaan mengakui semua manusia sama-sama sebagai mahkluk social yang berkonsekuensi pada kedudukan yang sama tingi dan sama rendah.

  1. Hak asasi manusia menurut Sila Persatuan Indonesia.

Menimbulkan sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa adalah titik tolak memperjuangkan hak asasi manusia. Tanpa adanya jaminan kebangsaan berarti nilai-nilai asasi manusia terabaikan.

  1. Hak asasi manusia menurut Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan perwakilan.

Kedaulatan ditangan rakyat berwujud dalam bentuk hak asasi seperti mengeluarkan pendapat dan hak berkumpul.

  1. Hak asasi manusia menurut Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menyatakan bahwa setiap manusia warga bangsa berhak menikmati kehidupan yang layak dan terhormat.

3.9. HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945

Pasal 27

1)      Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2)      Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

3)      Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dapam upaya pembelaan negara.

Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28 B

1)      Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan  melalui perkawinan yang sah

2)      Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 28 C

1)      Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.

2)      Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28 D

1)      Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

2)      Setiap orang berhak untuk bekerjasama serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

3)      Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan dalam pemerintahan

4)      Setiap orang berhak atas status kewargaannegaraan

Pasal 28 E

1)      Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut ajaran agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

2)      Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya

3)      Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan meperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia.

Pasal 28 G

1)      Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

2)      Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 H

1)      Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

2)      Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

3)      Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

4)      Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun

Pasal 28 I

1)      Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hokum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

2)      Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

3)      Identitass budaya dann hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

4)      Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggumng jawab negara terutama pemerintah

5)      Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hokum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan pertundang-undangan

Pasal 28 J

1)      Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2)      Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Pasal 29

2)      Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Pasal 30

1)      Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Pasal 31

1)      Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

2)      Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

3.10. PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA

q         Disamping hak asasi adapula kewajiban asasi, dalam pelaksanaan secara logis harus dijalankan kewajiban setelah itu baru menuntut hak.

q         Hak asasi tidak dapat dituntut secara mutlak, karena  kemutlakan berarti melanggar hak asasi orang lain.

POLSTRANAS

PENGERTIAN POLITIK

Kata politik berasal dari bahasa Yunani : Politeia.

Polis    : Kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara)

Teia     : Urusan

Kata Politik dalam bahasa Inggris ada 2 :

Politics : Suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai cita-cita/tujuan tertentu.

Policy :  Penggunaan pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/ tujuan yang dikehendaki.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem negara dan bagaiman melaksanakan tujuan itu. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian/alokasi sumber-sumber yang ada, dan diperlukan kekuasaan dan wewenang (authority) untuk membina kerjasama/penyelesaian konflik dalam proses pencapaian tujuan.

Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan :

  1. 1. NEGARA

Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan ditaati oleh rakyatnya.

  1. 2. KEKUASAAN

Kemampuan seseorang/ kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang/ kelompok lain sesuai dengan keinginannya.

Dalam politik yang penting bagaimana memperoleh, mempertahankan, melaksanakan kekuasaan.

  1. 3. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Dalam politi perlu di perhatikan siapa dan untuk siapa keputusan tersebut.

  1. 4. KEBIJAKSANAAN UMUM

Kumpulan keputusan yang diambil seseorang/kelompok politik dalam rangka memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.

  1. 5. DISTRIBUSI

Pembagian dan penjatahan nilai-nilai (value) dalam masyarakat

PENGERTIAN STRATEGI

Dari bahasa Yunani, strategia yang artinya  the art of the general (seni seorang panglima dalam peperangan).

Clausewitz   : Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan senjata untuk memenangkan peperangan. Perang merupakan kelanjutan dari politik.

Strategi        :   a. Cara untuk mendapatkan  kemenangan / tercapainya suatu      tujuan.

b. Seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan- kekuatan (ipoleksosbhudhankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

PENGERTIAN POLSTRANAS

Politik Nasional     : Asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang   pembinaan serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Strategi Nasional : Cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan politik.

Dasar Penyusunan Poltranas : Pancasila, UUD 1945, Wasantara, Ketahanan Nasional.

PENYUSUNAN POLTRANAS

Sejak 1985, telah berkembang pendapat :

Suprastruktur Politik :  MPR, DPR, Presiden, DPP, BPK, MA.

Infrastruktur Politik : Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Media Massa, Kelompok Kepentingan, dan Kelompok Penekan.

Antara Suprastruktur Politik dan Infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan Polstranas diatur oleh Presiden, dibantu lembaga-lembaga tinggi negara serta dewan-dewan yang merupakan lembaga koordinasi : Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, WANHANKAMNAS, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, Dewan Stabilitas POLKAM.

Proses penyusunan Polstranas dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Presiden membentuk kabinet dan programnya. Program kabinet merupakan dokumen resmi politik nasional, sedangkan strategi nasionalnya dilaksanakan oleh menteri dan lembaga-lembaga pemerintah non departemen.

Melalui pranata-pranata politik masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan Polnas. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan nasional akan selalu berkembang dikarenakan:

  1. kesadaran bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara
  2. terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya
  3. semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan dalam kebutuhan hidup
  4. meningkatnya persoalan seiring dengan tingkat pendidikan dan kemajuan IPTEK
  5. semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru

STRATIFIKASI POLNAS

  1. 1. Kebijakan Puncak
  2. 2. Kebijakan Umum
  1. Kebijakan tertinggi yang lingkupnya nasional dan masalah-masalah makro politik nasional untuk merumuskan idaman nasional (national goal). Kebijakan puncak nasional ini dilakukan oleh MPR dan GBHN.
  2. Menyangkut kekuasaan kepala negara diatur pasal 10 sampai 15 UUD 1945 dan bentuk hukumnya adalah dekrit, peraturan/piagam kepala negara.

Menyangkut masalah-masalah makro strategis dan bentuknya :

  1. a. UU dan Perpu
  2. b. Peraturan Pemerintah
  3. c. Kepres/Inpres
  4. d. Maklumat Presiden
  5. 3. Kebijakan Khusus

Penjabaran kebijakan umum untuk merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam kebijakan umum.

Wewenang kebijakan khusus terletak pada menteri dan bentuknya: Permen, Kepmen, Inmen, dan SE Menteri.

  1. 4. Kebijakan Teknis

Penjabaran suatu sektor (bidang) dari bidang utama dalam bentuk prosedur dan teknis untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. Wewenang kebijakan itu ditangan pimpinan eselon pertama departemen dan lembaga-lembaga non departemen.

  1. 5. Kekuasaan membuat aturan di daerah
    1. a. Penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan pemerintah pusat di daerah dipegang oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Bentuknya putusan atau Intruksi.
    2. b. Penentuan kebijakan pemerintah daerah (otonom) dipegang oleh kepala daerah tingkat I/II bentuknya Perda I/II.

Jabatan Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Daerah tingkat I/II disatukan dalam satu jabatan sehingga penyebutannya :

  • Gubernur/Kepala Daerah tingkat I
  • Bupati/Kepala Daerah tingkat II
  • Walikota/Kepala Daerah tingkat II

Polstranas dalam aturan ketatanegaraan dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR, selanjutnya pelaksanaannya dilaksanakan oleh Presiden/ Mandataris MPR.

Tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa dan dalam pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga seluruh rakyat. Keikutsertaan setiap warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara dan mengikuti wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, mentaati peraturan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, dsb.

OTONOMI DAERAH

Pelaksanaan otonomi daerah kini memasuki tahapan baru setelah direvisinya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau lazim disebut UU Otonomi Daerah (Otda). Perubahan yang dilakukan di UU No. 32 Tahun 2004 bisa dikatakan sangat mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Secara garis besar, perubahan yang paling tampak adalah terjadinya pergeseran-pergeseran kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Tujuan pemberian otonomi tetap seperti yang dirumuskan saat ini yaitu memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah juga tidak lupa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi seperti pelayanan, pengembangan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam ikatan NKRI. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, diselenggarakan secara proporsional sehingga saling menunjang.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, digunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, di mana daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintah pusat yakni :

  1. a. politik luar negeri,
  2. b. pertahanan dan keamanan,
  3. c. moneter/fiskal,
  4. d. peradilan (yustisi),
  5. e. agama.

Pemerintah pusat berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, monitoring dan evaluasi, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional. Pemerintah provinsi berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternal regional, dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal.

Dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen) disebutkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU. Tampak nuansa dan rasa adanya hierarki dalam kalimat tersebut. Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diakomodasi dalam bentuk urusan pemerintahan menyangkut pengaturan terhadap regional yang menjadi wilayah tugasnya.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 mencoba mengembalikan hubungan kerja eksekutif dan legislatif yang setara dan bersifat kemitraan. Sebelum ini kewenangan DPRD sangat besar, baik ketika memilih kepala daerah, maupun laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahunan kepala daerah. Kewenangan DPRD itu dalam penerapan di lapangan sulit dikontrol. Sedangkan sekarang, kewenangan DPRD banyak yang dipangkas, misalnya aturan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, DPRD yang hanya memperoleh laporan keterangan pertanggungjawaban, serta adanya mekanisme evaluasi gubernur terhadap rancangan Perda APBD agar sesuai kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif dalam jumlah tertentu.

Dalam UU No 32 Tahun 2004 terlihat adanya semangat untuk melibatkan partisipasi publik. Di satu sisi, pelibatan publik (masyarakat) dalam pemerintahan atau politik lokal mengalami peningkatan luar biasa dengan diaturnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Dari anatomi tersebut, jelaslah bahwa revisi yang dilakukan terhadap UU No. 22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sekilas UU No. 32 tahun 2004 masih menyisakan banyak kelemahan, tapi harus diakui pula banyak peluang dari UU tersebut untuk menciptakan good governance (pemerintahan yang baik).

Implementasi Politik dan Strategi Nasional

a. bidang hukum:

b. bidang ekonomi.

c. bidang politik :

1. Politik luar negeri

2. Penyelenggara negara

3. Komunikasi, informasi, dan media massa

4. Agama

5. Pendidikan :

- Kedudukan dan Peranan Perempuan.

- Pemuda dan Olahraga

- Pembangunan Daerah.

- Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

d. bidang pertahanan dan keamanan.

KEBERHASILAN POLSTRANAS

Penyelenggaraan pemerintah/Negara dan setiap warga negara Indonesia/ masyarakat harus memiliki :

  1. 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  2. 2. Semangat kekeluargaan yang berisikan kebersamaan, kegotong-royongan, kesatuan dan persatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat guna kepentingan nasional.
  3. 3. Percaya diri pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa, sehingga mampu menatap masa depan yang lebih baik.
  4. 4. Kesadaran, patuh dan taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga pemerintah/negara diwajibkan menegakkan dan menjamin kepastian hukum
  5. 5. Pengendalian diri sehingga terjadi keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan antara berbagai kepentingan.
  6. 6. Mental, jiwa, tekad, dan semangat pengabdian, disiplin, dan etos kerja yang tinggi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
  7. 7. IPTEK, dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga memiliki daya saing dan dapat berbicara dipercaturan global.

Apabila penyelenggara dan setiap WNI/masyarakat memiliki tujuh unsur tersebut, maka keberhasilan Polstranas terwujud dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional melalui perjuangan non fisik sesuai tugas dan profesi masing-masing. Dengan demikian diperlukan kesadaran bela negara dalam rangka mempertahankan tetap utuh dan tegapnya NKRI.

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.